Kelemahan Sistem Ekonomi Komando Ditunjukkan Nomor

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada perencanaan pemerintah. Di bawah sistem ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan ekonomi dalam kaitannya dengan produksi dan distribusi barang dan jasa. Sistem ini populer di beberapa negara seperti Uni Soviet, Cina dan Vietnam, tetapi karena berbagai alasan, tidak berhasil di sebagian besar negara lain. Berikut adalah beberapa kelemahan yang ditunjukkan oleh sistem ekonomi komando.

Kurangnya Inovasi dan Kreativitas

Ketika pemerintah mengambil alih kebijakan ekonomi, tidak ada ruang untuk inovasi dan kreativitas. Pemerintah mengatur semua aspek produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini dapat menghalangi pengembangan produk baru dan teknologi yang berbeda dari yang diharapkan pemerintah. Hal ini juga menghalangi pertumbuhan industri karena pemerintah tidak memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan produk baru atau teknologi.

Ketergantungan Pada Pemerintah

Sistem ekonomi komando menciptakan ketergantungan pada pemerintah. Kebijakan ekonomi menjadi terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah dan tidak ada ruang untuk kreativitas dan inovasi. Hal ini dapat membuat ekonomi tergantung pada pemerintah dan juga berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan oleh industri. Selain itu, kebijakan pemerintah dapat berubah dari waktu ke waktu, dan jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan industri, maka ini dapat menyebabkan masalah bagi perusahaan.

Kurangnya Efisiensi

Karena pemerintah mengatur semua aspek ekonomi, sistem ekonomi komando tidak efisien. Pemerintah harus menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis situasi ekonomi dan mencari cara untuk mengoptimalkan produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini dapat menyebabkan biaya yang tinggi untuk pemerintah dan juga menghalangi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, inefisiensi dapat menyebabkan kekurangan barang dan jasa dan juga membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi.

Tidak Adanya Keputusan Pasar

Ketika pemerintah mengambil alih kebijakan ekonomi, maka tidak ada keputusan pasar yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi. Sebagai hasilnya, komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terbatas dan juga tidak ada persaingan antara perusahaan yang menghasilkan komoditas yang sama. Hal ini dapat menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi dan juga dapat menyebabkan keterbatasan produk yang tersedia bagi masyarakat.

Kurangnya Penghargaan Terhadap Hak Asasi Manusia

Salah satu alasan utama mengapa sistem ekonomi komando tidak berhasil di sebagian besar negara adalah karena adanya penghargaan yang sangat rendah terhadap hak asasi manusia. Pemerintah dapat dengan bebas mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini dapat menghalangi kebebasan ekonomi yang diperlukan oleh masyarakat dan juga dapat menghalangi hak asasi manusia seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hak untuk mengekspresikan pendapat.

Kurangnya Akuntabilitas

Ketika pemerintah mengambil alih kebijakan ekonomi, tidak ada akuntabilitas yang ada. Pemerintah dapat dengan bebas mengambil keputusan tanpa harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan yang tidak diketahui oleh masyarakat dan juga dapat menyebabkan masalah bagi ekonomi. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan korupsi dan juga menghalangi pertumbuhan ekonomi.

Kurangnya Daya Saing

Ketika pemerintah mengambil alih kebijakan ekonomi, tidak ada persaingan. Hal ini dapat menyebabkan kualitas produk yang dihasilkan industri menjadi rendah dan juga dapat menyebabkan biaya produksi yang tinggi. Selain itu, sistem ini juga menghalangi pengembangan teknologi baru dan juga membatasi kemampuan negara untuk bersaing dengan negara lain dalam pasar internasional.

Kesimpulan

Kesimpulannya, sistem ekonomi komando memiliki banyak kelemahan. Ini termasuk kurangnya inovasi dan kreativitas, ketergantungan pada pemerintah, kurangnya efisiensi, tidak adanya keputusan pasar, kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, kurangnya akuntabilitas dan kurangnya daya saing. Oleh karena itu, sistem ini tidak berhasil di sebagian besar negara dan juga tidak efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.