Penjelasan Hubungan Antara Hukum dan Pemerintahan yang Bersih

Penjelasan Hubungan Hukum dan Pemerintahan yang Bersih - Hukum selalu berkaitan dengan kehidupan manusia. Maka dari itu, hukum dapat diartikan sebagai sebuah sistem buatan manusia yang digunakan untuk mengontrol dan membatasi tingkah laku dari manusia itu sendiri. Selain itu adapula definisi hukum yakni alat yang berguna untuk mencari dan menegakkan keadilan.

Lalu, apa hubungan hukum dan pemerintahan yang bersih?

Sebelum menjelaskan tentang hubungan keduanya, anda perlu mengetahui definisi pemerintahan dan definisi pemerintahan bersih terlebih dahulu. Arti pemerintahan secara luas ialah semua badan yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan di dalam negara, baik kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Penjelasan Hubungan Antara Hukum dan Pemerintahan yang Bersih

Menurut pendapat Chammin, pengertian pemerintahan yang bersih adalah keadaan dimana para pelaku pemerintahan melakukan tindakan penjagaan diri terhadap perbuatan KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Korupsi sendiri memiliki pengertian yaitu pejabat pemerintahan yang melakukan perbuatan secara tidak legal dalam menggunakan uang milik pemerintah. Kemudian kolusi dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama illegal antara pejabat pemerintah dengan oknum lain agar mereka memperolah keuntungan material.

Baca juga : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Sedangkan Nepotisme adalah cara memanfaatkan jabatan untuk memperoleh penghasilan, pekerjaan dan kesempatan bagi keluarga atau kerabat dekat dari pejabat itu sendiri.

Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum dan pemerintahan yang bersih terlengkap. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Penjelasan Hubungan Antara Hukum dan Pemerintahan yang Bersih

Pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum ialah alternatif dalam menyelenggarakan negara dengan baik. Pernyataan ini dikemukakan oleh Plato. Selain itu pemerintahan dapat diselenggarakan dengan baik yakni menggunakan instrumen HAM.

Dengan begitu pemerintah akan memiliki hubungan yang terlihat konkrit dengan masyarakat serta dapat dijadikan tolak ukur apakah pemerintahan sudah diselenggarakan dengan baik ataukah belum.

Hubungan hukum dan pemerintahan yang bersih sendiri cukup berpengaruh satu sama lain. Selain itu pemerintah telah dijadikan sebagai ujung tombak dari tangan atau wakil rakyat dalam membangun sebuah negara.

Rakyat memberikan amanatnya melalui Undang Undang yang membuat pemerintah wajib melakukan pembangunan dengan sebaik baiknya seperti yang sudah dicita citakan sebelumnya.

Baca juga : Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Pemerintah yang bersih dan baik adalah kunci utama pembangunan agar berhasil. Selain itu juga diperlukan hubungan hukum dan pemerintahan yang bersih agar cita citanya dapat terwujud dan tercapai.

Hukum tersebut pada dasarnya dibutuhkan untuk membenahi pemerintahan agar bersih. Kemudian pemeritahan yang bersih adalah pemerintahan yang mendirikan supremasi hukum sebagai pedoman yang berlangsung secara konstitusional dalam melakukan kehendak dan amanat dari rakyat.

Hubungan pemerintahan dan hukum

Jika pemerintahan yang akan datang bersifat bersih maka berlangsungnya reformasi hukum sekarang ini akan berhasil serta kesejahteraan rakyat juga akan mempunyai efektivitas. 

Upaya dalam berbagai kebijakan yang berhubungan dengan reformasi birokrasi terus meningkat dan disempurnakan agar tata pemerintahan yang berwibawa dan bersih dapat terwujud. Hal ini merupakan salah satu dasar yang harus diselesaikan karena reformasi birokrasi akan terlaksana dengan berhasil kedepannya.

Selain itu hal ini juga mengakibatkan penetapan dan penyelesaian beberapa RUU menjadi UU lebih cepat sehingga dapat dijadikan landasan hukum dalam melaksanakan reformasi birokrasi seperti RUU Kementrian Negara, RUU Etika Penyelenggara Negara, RUU Pelayanan Publik, RUU Administrasi Pemerintahan, dan sebagainya. Inilah salah satu bukti pentingnya hubungan hukum dan pemerintahan yang bersih.

Dalam menjalankan pemerintahan, peran serta dari pemerintah harus tercipa secara kondusif. Namun kenyataannya masih banyak masalah penegakan hukum dalam menjalankan pemerintahan sekarang ini.

Kejadian masalah hukum tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti inkonsistensi penegakan hukum, perlindungan hukum, sistem peradilan, intervensi kekuasaan, dan perangkat hukum.

Pemerintahan yang bersih tercipta dari hukum

Inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering dirasakan dan dilihat oleh masyarakat. Permasalahan ini akan menimbulkan masalah baru dalam menjalankan politik hukum

Baca juga : Penggolongan Hukum Menurut Sumber, Bentuk, Isi, Waktu Berlaku, Tempat Berlaku, Sifat, Wujud dan Cara Mempertahankannya

 Dari sinilah kita tahu bahwa hubungan hukum dan pemerintahan yang bersih dapat terwujud dari keberhasilan atau tidaknya peran politik hukum yang dijalankan oleh penegak hukum itu sendiri.

Kebijakan pemerintah berdasar pada politik hukum untuk menciptakan pemerintahan bersih. Hal ini dapat dijadikan tanda bahwa peran politik tersebut sangat besar.

Namun politik hukum harus diterapkan untuk mengatur jalannya pemerintahan yang sebenarnya tidak langsung berbentuk sempurna. Hubungan hukum dan pemerintahan yang bersih tersebut nantinya pasti akan mengalami berbagai masalah didalamnya.

Dengan adanya politik hukum, maka sebuah negara tertentu akan memiliki eksistensi hukum dan sebaliknya. Sebuah negara akan terlihat eksistensi politik hukum dari adanya eksistensi hukum yang terdapat didalamnya. Politik hukum ini juga dapat menciptakan kehidupan antara para warga masyarakat secara bersama sama.

Selain itu, semua jenis peraturan perundang undangan negara merupakan wujud dari politik hukum yang mengatur rakyat, bangsa dan negara tertentu. Sekian penjelasan mengenai hubungan hukum dan pemerintahan yang bersih.

Next Post Previous Post